Berita Kampus

Bawaslu RI Hadiri Deklarasi Desa Anti Politik Uang di Kulon Progo

KULON PROGO, TRANS89.COM – Deklarasi desa anti politik uang (APU) berlangsung dihalaman Balai Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dihadiri sekitar 300 orang, Minggu 20 Januari 2019.

 

 

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu RI Abhan, Ketua Bawaslu DI Yogyakarta Bagus Sarwana, Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo, Sekda Kulon Progo Astungkoro, Ketua Bawaslu Kulon Progo Ria Herlinawati dan anggota Bawaslu Panggih Widodo serta Wagiman, Ketua KPU Kulon Progo Ibah Muntiah, Kabag Ops Polres Kulon Progo Kompol Darmawan, Kepala Kantor Kesbangpol Kulon Progo Budi Hartono, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Kulon Progo, Ketua Panwaslu se-Kabupaten Kulon Progo, Panwaslu Desa Hargomulyo, Kepala Desa (Kades) dan BPD Hargomulyo beserta perangkat desa, pengurus dan calon legislatif (Caleg) partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 Kulon Progo, organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Kulon Progo, para tokoh adat dan masyarakat Kulon Progo.

Dalam sambutan Kepala Desa Hargomulyo, Burhani Arwin, menyambut baik ketika Bawaslu Kulon Progo menyampaikan kepada Desa Hargomulyo sebagai desa anti politik uang, dan di Hargomulyo ini terdapat 12 orang caleg DPRD.

 

“Kami menghimbau kepada masyarakat kami (Hargomulyo) agar jangan menggadaikan suara kita karena uang. Kami menginginkan desa kami menjadi desa yang waras demokrasi. Kami berharap dengan deklarasi ini dapat menginspirasi dan manjaga Desa Hargomulyo tanpa politik uang,” kata Burhani.

 

Wakil Bupati Kulon Progo, Sutedjo, mengatakan atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mengapresiasi serta terimakasih kepada KPU dan Bawaslu Kulon Progo atas kerja kerasnya mempersiapkan perhelatan akbar Pemilu di bulan April tahun 2019 ini, agar dapat berjalan dengan baik, tertib dan aman.

 

“Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Kerakyatan dalam pemilu adalah suatu kondisi dimana pemilih menjadi jantung dari pengambilan kebijakan publik. Prosedur dalam penyelenggaran pemilu menjadi sistem yang mendukung penguatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, oleh karena itu perlu berbagai upaya untuk menegakkan pelaksanaan Pemilu yang bersih,” ucap Sutedjo.

 

Menurutnya, upaya untuk menjadikan Pemilu sepenuhnya milik rakyat tentunya memiliki banyak tantangan yang tidak mudah, diantaranya adalah maraknya politik uang, ujaran kebencian dan kasus-kasus penghinaan, penghasutan, dan adu domba yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk kepentingan kemenangan dan orang yang haus kekuasaan, padahal undang-undang telah secara tegas melarang politik uang dan kampanye Pemilu yang bermuatan menghina, menghasut serta mengadu domba untuk kepentingan mempengaruhi pemilih.

 

“Politik uang atau money politics sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia, selain akan menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah, money politics juga akan melemahkan politisi dan institusi demokrasi itu sendiri. Ada 5 model politik uang yang harus diantisipasi oleh kita semua, yakni transaksi antara elite pemilik modal dengan pasangan calon (paslon), transaksi paslon terhadap partai politik (parpol), transaksi pasangan dengan penyelenggara pemilu, transaksi paslon dengan pemilih, dan transaksi oknum kepala daerah dengan hakim konstitusi,” beber Sutedjo.

 

Lanjut Sutedjo, melihat kelima model politik uang tersebut, maka bisa dipastikan bahwa harus tidak boleh ada toleransi sedikitpun terhadap politik uang sekecil apapun, karena Politik uang harus diusut tuntas sebab memiliki dampak buruk, seperti pemimpin yang terpilih nantinya kemungkinan bukanlah orang yang berkualitas, tidak memiliki kompetensi, pengetahuan dan kemampuan membangun daerah, dan jika yang terpilih adalah mereka yang banyak mengeluarkan uang untuk kegiatan politik mereka, maka dimungkinkan berpotensi akan merampas atau mengkorupsi uang negara yang di kelolanya.

 

“Pelaku dan penerima dapat di pidanakan sesuai pasal 187a ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, dan pada kesempatan ini akan dilaksanakan deklarasi desa anti politik uang. Saya berharap, deklarasi ini tidak terhenti hanya pada aksi hari ini saja, akan tetapi diwujudkan juga dalam setiap kegiatan menjelang Pemilu nantinya, sehingga Pemilu akan menghasilkan para pemimpin yang berkualitas dan berkompetensi di bidangnya. Dan deklarasi anti politik uang ini diharapkan menjadi sejarah awal dan titik balik guna menghadapi Pemilu yang bersih,” tambah Sutedjo.

Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu RI Abhan, mengapresiasi kepada jajaran Bawaslu DI Yogyakarta dan Kulon Progo yang telah menginisiasi desa anti politik uang agar Pemilu 2019 bersih dari politik uang, dan jika semua dapat mengaplikasikan anti politik uang, maka Pemilu 2019 akan menjadi Pemilu yang bersih dan berintegritas.

“Alhamdulillah pada hari ini di Desa Hargomulyo dideklarasikan desa anti politik uang. Kalau semua masyarakat berani menolak diberikan uang, tentu para peserta Pemilu akan berfikir ulang untuk bermain politik uang. Pemilu 2019 ini merupakan Pemilu yang kompleks, karena dilakukan secara serempak dengan 5 surat suara. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berjalan dengan baik dan damai,” imbuh Abhan.

Selanjutnya penandatanganan MoU Bawaslu RI dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Internasional Achmad Nurmandi.

Tanggapan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Internasional UMY, Achmad Nurmandi, menyampaikan UMY sudah bekerjasama dengan Bawaslu sejak tahun 2014.

“Sebagai tindaklanjut deklarasi ini, kami akan kirim mahasiwa KKN untuk membantu masyarakat dan pengawas pemilu untuk menjadi pemilih berintegritas, tidak mau menerima uang demi mencari dan memilih pemimpin kita di masa yang akan datang,” pungkas Achmad.

Juga dilakukan penandatanganan MoU Bawaslu Kulon Progo dengan IKIP PGRI Wates, UAD Wates, lkatan Pelajar Mudammadiyah Kulon Progo, lkatan Pelajar NU Kulon Progo, lkatan Pelajar Kristen Kulon Progo. Adapun isi deklarasi desa anti politik uang oleh Ketua Bawaslu Kulon Progo dan perwakilan peserta Pemilu 2019 yaitu kami segenap masyarakat Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap dan peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo menyatakan sikap tidak akan terlibat atau melakukan praktek politik uang dalam Pemilu Tahun 2019, akan menjaga Desa Hargomulyo sebagai kawasan desa yang bersih dari praktek politik uang, akan melaporkan setiap praktek politik uang ke pengawas pemilu terdekat, akan mengedepankan dan menjunjung tinggi praktek berdemokrasi yang sehat, bersih mendidik dan tertib dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menegakkan Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. (joko/nis)